Mar 21 2016

Rencana Presiden Jokowi Akan Kurangi 1 Juta PNS Hingga 2019

Bisnis.Ijomuda.com – Yuddy Chrisnandi sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) meminta kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk memahami rencana rasionalisasi pegawai negeri sipil (PNS) secara rasional, bukan emosional. Beliau juga menyatakan akan menggunakan pendekatan negative to zero growth dalam perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Pemerintah menargetkan pengurangan jumlah PNS sebanyak 1 juta hingga tahun 2019.

Rencana Presiden Jokowi Akan Kurangi 1 Juta PNS Hingga 2019

Menurut Herman Suryatman selaku Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian (PAN RB) mengaku, kebijakan menghentikan sementara atau moratorium perekrutan CPNS hingga 5 tahun ke depan akan berbeda dengan sebelumnya, karena akan menggunakan pendekatan negative to zero growth, berbeda dengan zero growth.

Seperti yang diungkapkan pada hari Rabu (6/1/2016) beliau mengungkapkan,”Kalau zero growth kan pengadaan PNS sejumlah PNS yang pensiun, tapi kalau negative to zero growth melihat situasi dan kondisi. Maksimal pengadaan PNS memang sejumlah yang pensiun, tapi ini arahnya pengadaan PNS yang baru di bawah atau lebih sedikit dari jumlah PNS yang pensiun”.

Menurut Herman, Menteri PAN RB Yuddy Chrisnandi telah memasang target jumlah PNS pada 2019 mendatang sebanyak 3,5 juta orang. Sementara jumlah PNS sekarang ini mencapai 4,5 juta orang dengan perbandingan 1:7 dari basis penduduk Indonesia sebanyak 250 juta jiwa.

Namun adanya rencana pemangkasan atau pengurangan 1 juta orang PNS, diakui Herman bukan berarti memberhentikan para aparatur sipil negara yang masih aktif.

“Kan ada ratusan ribu PNS yang pensiun setiap tahun, ini yang kita akan isi dengan PNS baru tapi jumlahnya tidak sebanyak yang pensiun. Artinya bukan memberhentikan PNS yang aktif,” jelas Herman.

Menteri PAN-RB, Yuddy Chrisnandi mengatakan,”Pemerintahan ini dibangun dengan rasionalitas, tentu menentukan kebutuhan pegawai pun harus rasional. Perhatikan kapasitas anggaran masing-masing. Masa anggaran belanja pegawai jauh lebih besar dari belanja publik?. Pemerintahan ada untuk mensejahterakan publik. Pegawai itu alatnya, bagaimana roda pemerintahan bisa dijalankan”.

Saat ini ada sekitar 244 kabupaten/kota yang komposisi belanja aparatur pada APBD nya diatas 50%. Hal inilah yang merupakan fenomena pemerintah yang kurang rasional, harusnya sebagian besar APBD dialokasikan untuk belanja publik. Karena itu harus ada rasionalisasi pegawai. Diawali audit organisasi, dilanjutkan pemetaan pegawai, serta nantinya berujung pada pengurangan pegawai secara proporsional sesuai dengan kondisi objektif masing-masing.

Rencana rasionalisasi saat ini masih dalam pengkajian jajaran Kementerian PAN-RB. Namun, dalam waktu dekat, Kementrian PAN-RB akan mengeluarkan aturan teknis untuk memetakan SDM di daerah, baik dari sisi jumlah maupun jabatan untuk mengetahui kebutuhan SDM yang diperlukan.

“Dengan kebijakan rasionalisasi, pemerintah menargetkan penurunan belanja pegawai secara nasional dari 33.8% menjadi 28% dari total APBN/APBD selama rentang 2015-2019. Dengan target menurunkan sekitar 5% belanja pegawai, baik pusat atau pun daerah, diproyeksikan jumlah pegawai yang akan dirasionalisasi sekitar 1 juta orang sampai tahun 2019”, tutup Yuddy.

Baca Juga: Jenis-Jenis Rumput Untuk Taman Rumah

| Rencana Presiden Jokowi Akan Kurangi 1 Juta PNS Hingga 2019

  • Bocoran Formasi dan Jadwal Pelaksanaan Seleksi CPNS 2016

    Bisnis.Ijomuda.com – Meski di tahun 2016 ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) masih memberlakukan penghentian sementara atau disebut juga...

  • Kapan Waktu Pencairan Gaji Ke-14 Untuk PNS?

    Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) belum bisa memastikan waktu yang tepat untuk membayar gaji ke-14 untuk tahun anggaran 2016...

  • Seleksi CPNS Bakal Kembali Digelar

    Tahun Depan, Seleksi CPNS Dapat Kembali Digelar http://bisnis.ijomuda.com/ – Informasi gembira bagi Kamu yang bercita-cita jadi abdi negeri. Sesudah batal digelar tahun...